Mengurai Peta Suara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mulai memunculkan dinamika internal yang kian menghangat. Sejumlah manuver politik organisasi tampak mengemuka, baik secara terbuka maupun melalui konsolidasi tertutup di berbagai daerah.

Fenomena yang mencolok dalam kontestasi kali ini adalah menguatnya pola “pasangan calon” antara Ketua Umum dan Rais Aam. Meskipun secara formal pemilihan Rais Aam dilakukan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), praktik di lapangan menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua posisi dalam membangun kekuatan politik organisasi.

Petahana Ketua Umum, Yahya Cholil Staquf, disebut tengah aktif menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh. Langkah ini dilakukan untuk mencari figur Rais Aam yang dinilai mampu memperkuat legitimasi sekaligus memperluas basis dukungan, di tengah kompetisi yang semakin ketat.

Di sisi lain, Rais Aam petahana Miftachul Akhyar bersama Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf juga mulai membangun konfigurasi politik tersendiri. Keduanya dikabarkan tengah menjajaki sejumlah nama untuk diusung sebagai calon Ketua Umum dalam Muktamar mendatang.

Poros lain yang turut mencuri perhatian adalah kemunculan Menteri Agama Nazaruddin Umar. Figur yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan ini disebut memiliki ambisi untuk maju sebagai Ketua Umum, meskipun hingga kini masih dalam tahap penjajakan pasangan Rais Aam yang tepat.

Kekuatan signifikan lainnya datang dari jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII. Dalam poros ini, sejumlah nama mencuat seperti Abdussalam Shohib, Yusuf Chudhori, Imam Jazuli, hingga Abdul Ghoffar Rozin. Meski terdapat dinamika internal, kelompok ini relatif solid dalam mengusung Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam.

Dari Jawa Timur, muncul dua poros alternatif yang tak kalah menarik. Pertama, jaringan PWNU yang mendorong Abdul Hakim Mahfuz, meski masih mencari pasangan Rais Aam. Kedua, poros yang mengusung Marzuki Mustamar, yang disebut telah lebih siap dengan arah dukungan kepada Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.

Jika dilihat dari peta kekuatan suara, jaringan PKB–IKA PMII diperkirakan menguasai sekitar 250 suara secara nasional. Sementara jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki sekitar 130 suara. Petahana Ketua Umum diperkirakan memiliki sekitar 100 suara, dengan kekuatan yang relatif seimbang juga dimiliki oleh Rais Aam petahana dan Sekjen. Di luar itu, terdapat sekitar 70 hingga 80 suara yang masih mengambang.

Dengan komposisi tersebut, peluang terbesar secara matematis berada pada jaringan PKB–IKA PMII. Namun demikian, keunggulan ini belum cukup untuk memastikan kemenangan tanpa dukungan koalisi tambahan. Opsi strategis yang mengemuka adalah menjalin aliansi dengan jaringan Kementerian Agama yang dapat mendorong total dukungan mendekati 400 suara.

Meski begitu, skenario koalisi tidak berjalan mulus. Nazaruddin Umar memiliki kepentingan maju sebagai Ketua Umum, sementara jaringan PKB–PMII juga berkeinginan mengusung kadernya sendiri. Kondisi ini menjadikan ruang kompromi sebagai faktor krusial dalam menentukan arah koalisi besar.

Sejumlah pengamat menilai, apabila terjadi kesepakatan antara kedua kekuatan tersebut, misalnya dengan skema Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum dan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam, maka kontestasi berpotensi berakhir sebelum benar-benar dimulai. Dukungan dari tokoh seperti Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid disebut dapat menjadi faktor pengunci.

Namun demikian, kekuatan petahana tetap tidak bisa diremehkan. Yahya Cholil Staquf berpeluang membangun poros tandingan dengan menggandeng tokoh-tokoh berpengaruh seperti Asep Saifuddin Chalim atau Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam.

Selain itu, kemungkinan konfigurasi lain juga terbuka, termasuk pasangan alternatif dari Jawa Timur maupun kombinasi tokoh nasional yang memiliki basis kultural kuat di kalangan nahdliyin. Hal ini menunjukkan bahwa peta kontestasi masih sangat dinamis dan belum mengerucut sepenuhnya.

Di tengah persaingan tersebut, isu kemandirian organisasi kembali mengemuka. Banyak pihak mengingatkan agar NU tetap menjaga jarak dari intervensi politik praktis, guna mempertahankan marwah sebagai organisasi keagamaan yang independen.

Muktamar ke-35 NU diharapkan tidak hanya menjadi ajang perebutan kepemimpinan, tetapi juga momentum konsolidasi nilai dan arah gerakan organisasi ke depan. Keputusan yang dihasilkan akan sangat menentukan masa depan NU dalam menjaga peran strategisnya di tengah dinamika kebangsaan.

Dengan demikian, membaca Muktamar NU bukan sekadar mencermati kontestasi figur, tetapi juga memahami pertemuan antara kepentingan, jaringan, dan nilai. Siapa pun yang terpilih nantinya, harapan besar tertuju pada lahirnya kepemimpinan yang mampu menjaga kemandirian dan kehormatan NU sebagai kekuatan moral bangsa.