Nama Dikaitkan dengan Pertemuan Hotel Royal Kuningan, Dua Tokoh NU Kalbar Tegaskan Tak Hadir

KUTIPANTAU.COM – Nama dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dari Kalimantan Barat turut dikaitkan dengan kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI serta pertemuan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada 8 Agustus 2026. Namun, keduanya kini menyampaikan klarifikasi tertulis bahwa tidak menghadiri agenda tersebut.

Dua tokoh yang dimaksud adalah KH Muhammad Isma'il Ghofur, Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Barat, dan H. Nazril Hijar, S.Ag., M.Pd., Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Kayong Utara. Keduanya menegaskan tidak hadir dalam kegiatan yang namanya dikaitkan dengan mereka di tengah dinamika Muktamar Nahdlatul Ulama.

Klarifikasi KH Muhammad Isma'il Ghofur tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, ia menegaskan tidak menghadiri Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI pada 8 Agustus 2026.

Ia juga membantah mengikuti kegiatan tersebut melalui rombongan penerbangan Lion Air nomor IU 691 maupun berangkat secara mandiri. Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di sejumlah media yang mencantumkan namanya seolah-olah menjadi bagian dari kegiatan tersebut.

Sementara itu, H. Nazril Hijar menyampaikan klarifikasi melalui surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2026. Ia menegaskan tidak menghadiri kegiatan di Gedung MPR RI maupun pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada 8 Agustus 2026.

Nazril menjelaskan, pada tanggal tersebut dirinya berada di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, untuk mengikuti penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-34 Provinsi Kalimantan Barat.

Ia juga menjelaskan bahwa keikutsertaannya dalam rangkaian kegiatan Muktamar NU berlangsung pada 27–31 Agustus 2026, sesuai jadwal panitia di arena Muktamar. Di luar rangkaian kegiatan tersebut, ia menyatakan tidak mengikuti agenda lain ataupun menghadiri pertemuan di hotel mana pun.

Klarifikasi kedua tokoh tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap dinamika Muktamar NU. Persoalan kehadiran sejumlah tokoh dalam berbagai pertemuan menjadi hal yang perlu dijernihkan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran.

Dalam konteks organisasi sebesar NU, transparansi dan kejelasan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan warga Nahdliyin. Setiap informasi mengenai kegiatan yang dikaitkan dengan pengurus organisasi perlu dipastikan kebenarannya, termasuk dengan meminta konfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Sikap menjaga marwah organisasi menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam klarifikasi tersebut. Bagi para pengurus NU, kehormatan organisasi tidak hanya berkaitan dengan kehadiran dalam suatu kegiatan, tetapi juga dengan pentingnya menjaga proses organisasi agar berlangsung sesuai mekanisme dan dapat dipertanggungjawabkan.

Narasi bertajuk “Demi Marwah NU, Kami Tak Hadir” menggambarkan penegasan bahwa nama dan posisi seseorang dalam struktur organisasi tidak semestinya dikaitkan dengan suatu agenda tanpa keterangan yang jelas dan terkonfirmasi.

Meski demikian, pernyataan mengenai alasan ketidakhadiran atau penolakan terhadap agenda tertentu harus merujuk pada keterangan langsung dari pihak yang bersangkutan. Dalam dokumen klarifikasi yang dijelaskan, kedua tokoh tersebut menegaskan ketidakhadiran mereka, tetapi tidak terdapat kutipan langsung terkonfirmasi yang menyatakan bahwa mereka menolak agenda pengondisian Muktamar.

Karena itu, dugaan mengenai tujuan maupun agenda pertemuan di Gedung MPR RI dan Hotel Royal Kuningan tetap memerlukan konfirmasi dari penyelenggara serta pihak-pihak yang disebut terkait. Langkah tersebut penting agar pemberitaan tidak mencampuradukkan fakta ketidakhadiran dengan dugaan mengenai maksud suatu pertemuan.

Klarifikasi tertulis KH Muhammad Isma'il Ghofur dan H. Nazril Hijar diharapkan dapat meluruskan informasi yang beredar sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai posisi keduanya dalam kegiatan pada 8 Agustus 2026.

Di tengah dinamika Muktamar NU, kejelasan informasi menjadi penting agar polemik tidak berkembang berdasarkan asumsi. Marwah organisasi, pada akhirnya, juga berkaitan dengan komitmen menyampaikan informasi secara akurat, mengedepankan tabayun, serta memberi ruang kepada semua pihak untuk memberikan penjelasan secara berimbang.