Jelang Muktamar NU 2026, NBI Usulkan Duet Kiai dan Intelektual Muda Pimpin PBNU

JAKARTA, KUTIPANTAU.COM – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 2026, berbagai gagasan mengenai arah kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mengemuka. Salah satu usulan datang dari Netra Bakti Indonesia (NBI) yang menawarkan perpaduan antara tokoh ulama berpengaruh dan kalangan intelektual muda dalam kepengurusan PBNU periode 2026-2031.

Ketua Umum NBI, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, menilai NU membutuhkan formulasi kepemimpinan yang mampu menjembatani otoritas keagamaan dengan tantangan zaman yang terus berkembang.

Menurut Gus Lilur, keberadaan ulama dan generasi intelektual muda tidak seharusnya dipertentangkan dalam tubuh organisasi. Sebaliknya, kedua unsur tersebut harus dipadukan agar NU tetap menjadi organisasi yang relevan sekaligus mampu menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

“NU membutuhkan kombinasi antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari generasi intelektual muda. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Justru harus dipadukan agar NU tetap menjadi penuntun umat sekaligus relevan menghadapi perubahan global,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Dalam usulan yang disusun NBI, posisi Rais Aam PBNU diusulkan dijabat Prof. Dr. KHR Said Aqil Siradj. Sementara posisi Wakil Rais Aam diusulkan diisi oleh KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar yang selama ini dikenal sebagai tokoh ulama berpengaruh di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Untuk posisi Katib Aam, NBI mengusulkan KH Abdus Salam Shohib. Menurut organisasi tersebut, figur-figur yang ditempatkan pada jajaran Syuriyah memiliki kapasitas keilmuan yang kuat serta pengalaman panjang dalam mengawal perjalanan organisasi.

Sementara pada jajaran Tanfidziyah, NBI mengusulkan Prof. Dr. KH Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU. Dalam menjalankan roda organisasi, Nazaruddin Umar diusulkan didampingi Nusron Wahid dan Alissa Wahid sebagai Wakil Ketua Umum PBNU.

Adapun posisi Sekretaris Jenderal diusulkan dijabat KH Yusuf Chudlori, sedangkan Bendahara Umum dipercayakan kepada KH Imam Jazuli. Komposisi tersebut disebut sebagai perpaduan antara pengalaman organisasi, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan membaca perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Gus Lilur menegaskan bahwa usulan tersebut tidak didasarkan pada popularitas tokoh semata. Menurutnya, NBI mempertimbangkan rekam jejak keilmuan, pengalaman memimpin organisasi, serta kemampuan para tokoh dalam merespons berbagai tantangan yang dihadapi NU di masa depan.

Ia menilai tantangan yang dihadapi NU saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan satu dekade lalu. Selain persoalan keumatan dan kebangsaan, NU juga dituntut mampu merespons perkembangan teknologi digital, perubahan pola komunikasi generasi muda, hingga dinamika geopolitik global yang terus berubah.

“NU tidak cukup hanya menjaga tradisi. NU juga harus mampu memimpin transformasi. Karena itu, kami mengusulkan kepemimpinan yang memadukan kearifan ulama dengan perspektif intelektual yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” tegasnya.

Menurut Gus Lilur, para tokoh yang diusulkan dalam struktur kepengurusan PBNU periode mendatang memiliki kemampuan untuk merepresentasikan dua kekuatan utama NU, yakni otoritas keagamaan yang kuat dan kemampuan membangun dialog dengan masyarakat modern.

Ia juga menekankan bahwa Muktamar NU 2026 tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepemimpinan, melainkan momentum penting untuk menentukan arah organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan lima tahun mendatang.

“Yang paling penting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat Islam yang mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa,” ujarnya.

Meski demikian, Gus Lilur menegaskan bahwa usulan yang disampaikan NBI hanyalah bentuk kontribusi pemikiran menjelang Muktamar NU. Keputusan akhir mengenai susunan kepengurusan PBNU tetap berada di tangan para peserta muktamar sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.

Munculnya usulan NBI di tengah berbagai spekulasi mengenai calon pemimpin NU masa depan menambah dinamika diskusi publik menjelang Muktamar ke-35. Di tengah berbagai pandangan yang berkembang, NBI menilai keseimbangan antara otoritas keulamaan dan regenerasi intelektual menjadi kunci agar NU tetap menjadi kekuatan moral, sosial, dan kebangsaan yang relevan dalam menghadapi era baru Indonesia.