TSWpGUA9Tfd6GUO7GprpGSM7Td==

TRITURA Petani Tembakau Madura: Tiga Tuntutan Strategis untuk Benahi Industri Rokok Nasional

TRITURA Petani Tembakau Madura: Tiga Tuntutan Strategis untuk Benahi Industri Rokok Nasional
KUTIPANTAUM.COM, JAKARTA - Persoalan rokok ilegal dan tata kelola cukai kembali menjadi sorotan. Petani tembakau Madura menilai, masalah yang selama ini terjadi tidak akan pernah tuntas jika hanya mengandalkan pendekatan penindakan semata tanpa dibarengi perubahan kebijakan yang menyentuh akar persoalan.

Melalui sebuah gagasan yang dirumuskan sebagai TRITURA Petani Tembakau Madura, para pelaku sektor ini mendorong pemerintah pusat segera mengambil tiga langkah strategis. Gagasan tersebut disampaikan oleh , pengusaha rokok sekaligus Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), yang akrab disapa Gus Lilur.

Menurut Gus Lilur, kondisi industri rokok saat ini menunjukkan adanya ketimpangan kebijakan. Ia menilai bahwa penindakan terhadap rokok ilegal selama ini belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena tidak diiringi solusi yang berpihak kepada pelaku usaha kecil dan petani.

“Kalau hanya penindakan, masalah ini tidak akan selesai. Harus ada solusi kebijakan yang membuka jalan bagi pelaku usaha rakyat dan petani tembakau,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4).

Tuntutan pertama dalam TRITURA tersebut adalah mendorong peralihan rokok ilegal menjadi rokok legal. Gus Lilur menegaskan bahwa pendekatan transformatif harus dikedepankan, bukan semata-mata represif. Ia juga mengajak para pengusaha rokok yang masih berada di jalur ilegal untuk berani beralih ke sistem legal.

Menurutnya, banyak pelaku usaha kecil yang terjebak dalam praktik ilegal bukan karena kesengajaan, melainkan karena keterbatasan akses terhadap sistem legal, baik dari segi biaya maupun prosedur yang dinilai rumit.

“Ini bukan hanya soal penindakan, tapi juga soal perubahan. Pengusaha rokok ilegal harus berani beralih menjadi legal, dan negara wajib membuka jalannya,” tegasnya.

Tuntutan kedua adalah percepatan realisasi kebijakan cukai rokok rakyat oleh selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Gus Lilur menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara yang sangat dinantikan oleh pelaku usaha kecil.

Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah terkait cukai rokok rakyat tidak boleh berlarut-larut tanpa kejelasan. Bahkan, ia mendorong agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan dalam waktu paling lambat satu bulan ke depan.

“Kita sudah mendengar komitmen dari Menteri Keuangan soal cukai rokok rakyat. Sekarang saatnya diwujudkan. Jangan berlarut-larut,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa adanya skema cukai yang lebih adil dan adaptif, pelaku usaha kecil akan terus mengalami kesulitan untuk masuk ke jalur legal, sehingga praktik rokok ilegal akan terus berulang.

“Kalau ini tidak segera diterbitkan, maka persoalan rokok ilegal akan terus berulang. Tapi kalau cukai rokok rakyat hadir, ini akan jadi solusi nyata,” imbuhnya.

Sementara itu, tuntutan ketiga adalah mendorong Presiden Republik Indonesia, , untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.

Gus Lilur menilai, keberadaan KEK Tembakau akan menjadi langkah strategis jangka panjang dalam membangun industri tembakau yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan adanya KEK, petani, pelaku industri, dan pasar dapat terhubung dalam satu ekosistem yang kuat dan berkelanjutan.

“KEK Tembakau Madura adalah solusi jangka panjang. Ini akan menghubungkan petani, industri, dan pasar dalam satu ekosistem yang kuat,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Madura memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat industri tembakau yang tidak hanya berdaya saing nasional, tetapi juga mampu menembus pasar global.

Secara keseluruhan, TRITURA Petani Tembakau Madura dinilai sebagai langkah konkret dalam menjawab persoalan mendasar di sektor tembakau. Gus Lilur menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga pembangunan ekosistem industri yang sehat.

“Kalau kita ingin industri ini sehat, maka harus dimulai dari kebijakan yang adil. Petani harus sejahtera, pelaku usaha harus hidup, dan negara juga harus mendapatkan manfaatnya,” pungkasnya.

0Komentar