![]() |
| HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur (tengah) saat bersilaturahmi ke Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar (kanan). (Foto: Istimewa) |
Menurut Gus Lilur, muktamar kali ini bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan momentum krusial yang akan menentukan masa depan NU. Ia menilai, arah organisasi saat ini berada di persimpangan antara tetap menjaga tradisi keulamaan atau semakin terseret dalam pusaran politik praktis.
“NU ini didirikan oleh para ulama besar dengan fondasi ilmu dan akhlak, bukan untuk menjadi alat kepentingan kekuasaan,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya. Ia menegaskan pentingnya menjaga marwah organisasi agar tetap berada pada jalur khittah keulamaan.
Ia juga menyoroti dinamika internal NU yang belakangan dinilai semakin kental dengan nuansa politik. Munculnya sejumlah nama seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf dalam percaturan organisasi dinilai sebagai indikasi kaburnya batas antara ruang keagamaan dan kepentingan politik.
![]() |
| HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur (tengah) saat bersilaturahmi ke Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar (kanan). (Foto: Istimewa) |
“Ini bukan soal pribadi, tapi soal marwah. NU harus dijaga agar tidak menjadi panggung politisi. Kalau dibiarkan, lama-lama kepercayaan umat bisa terkikis,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengkritisi fenomena yang disebutnya sebagai “gus-gus nanggung”, yakni figur yang dinilai belum memiliki kedalaman keilmuan namun aktif memanfaatkan NU sebagai alat legitimasi kepentingan pribadi. Ia menyayangkan adanya kecenderungan sebagian pengurus yang lebih fokus membangun jejaring kekuasaan dibanding memperkuat tradisi intelektual.
“Kita ini punya pesantren, punya tradisi bahtsul masail yang kuat. Tapi kenapa yang sering tampil justru yang paling dekat dengan kekuasaan, bukan yang paling alim,” ujarnya.
Gus Lilur menegaskan bahwa NU sejatinya tidak kekurangan tokoh berkualitas yang memiliki kapasitas keulamaan dan intelektualitas tinggi. Ia menyebut sejumlah nama seperti Nasaruddin Umar, Said Aqil Siradj, Abdus Salam Shohib, Yusuf Chudlory, Zulfa Mustofa, hingga Bahauddin Nursalim sebagai figur yang dinilai layak menjadi rujukan kepemimpinan.
“NU ini kaya tokoh. Jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik,” paparnya.
Ia pun mendorong agar muktamar menjadi momentum pemurnian organisasi. Para peserta muktamar diharapkan memiliki keberanian moral untuk memilih pemimpin yang berangkat dari tradisi keilmuan dan integritas, bukan dari kepentingan elektoral.
“Sudah saatnya kita bilang cukup pada pengurus yang haus kekuasaan. NU bukan batu loncatan politik. Kalau mau berpolitik, silakan di partai, jangan bawa-bawa NU,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Gus Lilur mengingatkan bahwa independensi NU merupakan kunci utama agar organisasi tetap menjadi penyejuk dan penuntun umat. Jika NU kehilangan jarak dengan kekuasaan, maka perannya sebagai penjaga moral bangsa dikhawatirkan akan melemah.
“NU harus berdiri di atas semua golongan, bukan menjadi bagian dari kepentingan tertentu. Itu prinsip yang harus kita jaga,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem intelektual di tubuh NU, mulai dari pesantren, forum bahtsul masail, hingga pengembangan pemikiran Islam yang kontekstual dan relevan dengan tantangan zaman.
“Kalau NU kuat di ilmu, otomatis akan dihormati. Tapi kalau NU sibuk di politik, lama-lama hanya akan diperalat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa muktamar kali ini merupakan ujian sejarah bagi NU. Ia berharap para kiai dan ulama dapat mengambil keputusan yang berpihak pada masa depan jam’iyah, bukan sekadar kepentingan jangka pendek.
“Ini bukan soal hari ini saja, ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan. Itu yang sedang dipertaruhkan,” pungkas Khalilur R Abdullah Sahlawiy.



0Komentar