Membaca Dinamika “Paslon” Pimpinan di Muktamar NU ke-35: Pertarungan Dimulai Jauh Sebelum Pemilihan

HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur

Secara normatif, posisi Rais Aam dalam NU ditentukan melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Mekanisme ini dirancang untuk memastikan pemilihan berlangsung berdasarkan pertimbangan ulama yang memiliki otoritas keilmuan. Namun, dalam praktiknya, komposisi AHWA kerap dipengaruhi oleh dinamika politik internal.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Rais Aam dipilih oleh AHWA, arah pilihan lembaga tersebut tidak sepenuhnya steril dari kepentingan. Konfigurasi awal, termasuk siapa saja yang masuk dalam AHWA, menjadi faktor strategis yang turut menentukan hasil akhir pemilihan.

Dalam perkembangan terbaru, muncul kabar mengenai pergerakan Saifullah Yusuf yang disebut tidak menghendaki dua kiai masuk dalam komposisi AHWA, yakni Nurul Huda Jazuli dan Kafabihi Makhrus. Informasi ini masih bersifat dinamis, namun memperlihatkan bahwa penentuan anggota AHWA menjadi arena krusial dalam kontestasi.

Menurut narasi yang berkembang, kedua kiai tersebut dinilai memiliki kecenderungan mendukung Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam. Sementara itu, Saifullah Yusuf disebut mendorong Miftachul Akhyar untuk tetap berada di posisi tersebut.

Kondisi ini menegaskan bahwa pertarungan dalam Muktamar tidak hanya terjadi saat pemilihan berlangsung, tetapi telah dimulai jauh sebelumnya, termasuk dalam proses menentukan siapa yang memiliki hak memilih.

Jika ditarik lebih luas, peta persaingan “paslon” pimpinan NU saat ini menunjukkan beberapa poros utama. Salah satunya adalah Yahya Cholil Staquf yang tetap berada dalam posisi mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum, meski masih mencari pasangan yang tepat untuk posisi Rais Aam.

Di sisi lain, Saifullah Yusuf berada dalam posisi mempertahankan jabatan Sekretaris Jenderal, sambil mendorong Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Konfigurasi ini masih terbuka terhadap kemungkinan perubahan, tergantung pada dinamika yang berkembang.

Selain itu, terdapat jaringan yang beririsan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendorong skema tertentu dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam. Jaringan ini dinilai memiliki pengaruh signifikan dalam peta politik NU.

Di sisi lain, muncul pula pembacaan terhadap jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam skenario ini, nama Nazaruddin Umar disebut sebagai kandidat potensial Ketua Umum, sementara posisi Rais Aam masih terbuka untuk dikonfigurasikan.

Tidak menutup kemungkinan pula munculnya pasangan alternatif. Biasanya, konfigurasi semacam ini lahir dari kompromi pada detik-detik akhir ketika tidak ada satu poros pun yang mampu mendominasi secara penuh.

Dinamika semakin kompleks ketika dikaitkan dengan forum Ikatan Alumni PMII (IKA PMII). Jika pernyataan-pernyataan dalam forum tersebut bukan sekadar retorika, maka terbuka peluang koalisi antara jaringan PKB, Kementerian Agama, dan figur-figur kunci di NU.

Dalam skenario tersebut, nama-nama seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Nazaruddin Umar berpotensi berada dalam satu konfigurasi. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin arah Muktamar sudah terbentuk sebelum forum resmi digelar.

Namun demikian, tradisi NU menunjukkan bahwa faktor kiai pesantren tetap menjadi penentu akhir. Keputusan mereka kerap berada di luar kalkulasi politik formal dan mampu mengubah peta yang sudah terbentuk.

Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengapa Yahya Cholil Staquf tidak kembali berpasangan dengan Miftachul Akhyar seperti sebelumnya, sekaligus mempertahankan Saifullah Yusuf sebagai Sekjen. Perubahan konfigurasi ini bisa mencerminkan adanya perbedaan strategi maupun orientasi.

Dalam dinamika organisasi, pergeseran semacam ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan jaringan hingga cara pandang terhadap arah NU ke depan. Hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari politik internal organisasi besar.

Dalam skenario lain, jika strategi Saifullah Yusuf lebih dominan, maka bisa muncul konfigurasi alternatif seperti Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam. Ini menunjukkan bahwa peta kekuatan masih sangat cair.

Sementara itu, komunikasi antara Yahya Cholil Staquf dan Said Aqil Siradj untuk posisi Rais Aam juga disebut telah dilakukan, meski belum menghasilkan keputusan. Gus Yahya dikabarkan memiliki modal awal dukungan sekitar 40 persen, yang menjadi basis penting dalam kontestasi.

Namun, dalam politik organisasi, angka dukungan awal tidak selalu menjadi penentu. Jika Said Aqil memilih bergabung dalam poros lain, maka Yahya Cholil Staquf berpeluang mencari alternatif seperti Asep Saifuddin Halim atau Ma'ruf Amin untuk posisi Rais Aam.

Keseluruhan dinamika ini menegaskan bahwa Muktamar NU bukan sekadar forum pemilihan, melainkan arena pertemuan berbagai kepentingan, jaringan, dan orientasi besar organisasi.

Istilah “paslon” pada akhirnya menjadi cara untuk membaca bahwa kepemimpinan di NU selalu merupakan hasil konfigurasi dua poros utama, yakni Rais Aam dan Ketua Umum. Di balik konfigurasi tersebut, tersimpan pertarungan yang lebih dalam tentang arah masa depan organisasi.

Dengan berbagai kemungkinan yang masih terbuka, Muktamar NU ke-35 dipastikan akan menjadi momentum penting yang tidak hanya menentukan kepemimpinan, tetapi juga arah perjalanan NU ke depan.