 |
| Poster TILUK MAPOJI – Tikus Buluk Maling Pondokan Haji. (Ilustrasi: Istimewa) |
Aktivis HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy menyebut ada lima titik rawan korupsi yang selama ini jarang terungkap ke publik. Ia menegaskan, “Kalau KPK serius, kelima sektor ini harus dibersihkan. Jangan hanya berhenti di kuota haji.”
Pertama, kuota haji. Dugaan penyalahgunaan kuota terjadi ketika jatah resmi untuk jamaah reguler dialihkan kepada pihak-pihak tertentu, termasuk oknum pejabat, pengusaha, atau kelompok berpengaruh. Praktik ini, menurut Khalilur, kerap dibungkus dengan dalih “undangan khusus” atau “tambahan kuota” dari negara lain. Ia menyebut kelompok ini dengan julukan LUBER MAKOJI – Lutung Beruk Rembang Maling Kuota Haji.
Kedua, katering haji. Pengadaan konsumsi bagi jutaan jamaah menjadi proyek bernilai besar. Modusnya antara lain memanipulasi harga, mengurangi porsi, atau menurunkan kualitas bahan. “Akibatnya, jamaah membayar mahal tapi mendapat layanan seadanya,” ujarnya. Simbolnya adalah CINGGAR MAKAJI – Kucing Garong Maling Katering Haji.
Ketiga, pondokan haji. Proses sewa penginapan di Mekkah dan Madinah rawan permainan harga dan perantara. Khalilur mengungkap, sering kali hotel yang disewa jauh dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, meski dana cukup untuk lokasi yang lebih strategis. Julukan untuk pelaku di sektor ini adalah TILUK MAPOJI – Tikus Buluk Maling Pondokan Haji.
Keempat, pengadaan kambing dam haji. Hewan yang digunakan untuk membayar dam sering kali dipasok oleh jaringan tertentu dengan harga jauh di atas pasar. Selain itu, ada dugaan jumlah hewan yang benar-benar disembelih tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Modus ini disimbolkan sebagai SIBUK MAKDAMJI – Srigala Busuk Maling Kambing Dam Haji.
Kelima, perlengkapan haji. Mulai dari seragam, tas, payung, hingga alat kesehatan jamaah menjadi ladang empuk untuk mark-up harga dan permainan tender. “Barang yang dibeli harganya bisa tiga kali lipat dari harga pasar,” kata Khalilur. Sektor ini diwakili KETAN MAPANJI – Kelelawar Setan Maling Alat Perlengkapan Haji.
Khalilur menegaskan, jika KPK menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada semua sektor ini, maka aliran dana hasil korupsi bisa diungkap hingga ke penerima terakhirnya. Ia juga mengingatkan bahwa dukungan publik, termasuk warga Nahdlatul Ulama, akan tetap kuat meski pelaku adalah tokoh besar organisasi keagamaan.
“Koruptor itu drakula negara. Mereka mengisap darah rakyat bahkan dari ibadah paling suci. KPK tidak boleh ragu untuk membongkar mereka,” tegasnya.
Menurut Khalilur, keseriusan Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi menjadi modal besar untuk memulihkan integritas penyelenggaraan haji. “Cukup gulung para mafia haji ini, maka Indonesia akan terbebas dari aib besar di mata dunia,” pungkasnya.
0Komentar